‘Anak Politik’ dan ‘Politik’

Saya ingat beberapa bulan yang lalu, saat saya mengunjungi Birmingham untuk pertama kalinya, seorang teman saya bernama Evraim Licardo Sitepu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dodo, menanyakan hal berikut:

“Kenapa kok anak politik malah ngga mau terjun ke politik ya, bro? Malah banyakan anak teknik lho”.

Saat itu saya kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang Dodo lontarkan. Kebingungan saya tersebut dilandasi pada beberapa hal. Pertama, definisi ‘politik’ yang Dodo maksudkan. Apakah yang Ia maksudkan adalah dunia (realm) yang menempatkan negara sebagai aktor utama dari segala aksi politik seperti yang dijelaskan oleh kaum realis, atau terdapat pula pasar (market) yang menurut kaum liberalis juga memiliki peranan penting dalam membentuk suatu kebijakan politik pemerintahan, atau bahkan kaum pekerja yang dianggap kaum marxis sebagai fondasi utama ekonomi politik? Atau bisa saja definisi ‘politik’ yang jauh lebih luas lagi, dimana terdapat definisi yang menyatakan bahwa politik adalah seni mempengaruhi pihak lain untuk menuruti keinginan pihak lainnya? Dilema yang kedua terletak pada definisi ‘anak politik’ yang Ia maksudkan. Agak rancu, menurut saya, perihal definisi yang Dodo coba terapkan dengan mengatakan ‘anak politik’ kala itu; apakah yang dimaksud adalah individu yang pernah atau sedang mempelajari ilmu politik demi mendapatkan gelar akademik seperti sarjana atau pascasarjana saja, atau individu secara keseluruhan? Karena jika saya mengaplikasikan definisi politik yang sangat luas – yakni yang saya sebutkan bahwa politik adalah seni mempengaruhi orang lain – maka bukankah pada dasarnya kita semua adalah ‘anak politik’? Saya akan coba membuktikannya di dalam tulisan ini.

Wut???
Wut???

Namun, demi menyederhanakan kompleksitas yang sepertinya hanya berada di kepala saya sendiri, saya mengasumsikan bahwa yang dimaksud Dodo dengan ‘politik’ pada dasarnya adalah negara yang dimanifestasikan ke dalam tubuh pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Asumsi ini juga berangkat dari temuan saya dalam kuesioner tentang serial televisi Amerika Serikat berjudul House of Cards. Di dalam survei sederhana itu, sebanyak 54,7% responden menyatakan bahwa negara adalah aktor utama dari politik. Kemudian, saya mengasumsikan bahwa definisi ‘anak politik’ yang Dodo maksud adalah individu yang memiliki gelar Sarjana Ilmu Politik atau sejenisnya. Hal ini ditujukan agar spesifikasi artikel ini menjadi cukup jelas dan terbatas.

Melalui asumsi tersebut, saya pun harus sedikit merubah pertanyaan riset. Pertanyaannya bukan lagi seputar ‘anak politik’ secara umum. Hal ini akan menyulitkan saya karena artinya saya akan melakukan generalisasi terhadap berbagai rupa individu yang mungkin tidak melalui pengalaman yang sama seperti saya. Awalnya saya berpikir akan menggunakan teman-teman saya di Ilmu Hubungan Internasional UGM sebagai sampel, namun hukum generalisasi masih tidak dapat saya hindari apabila saya menggunakan mereka sebagai sampel. Alhasil saya memutuskan untuk melakukan studi reflektif dimana saya menggunakan pengalaman dan interpretasi pribadi saya selama studi sarjana dan pascasarjana saya hingga saat ini. Kemudian, perubahan lain adalah perihal formulasi pertanyaan Dodo yang cenderung tendensius; pertanyaan yang menurut saya mengarahkan penjawab untuk menyetujui bahwa Sarjana Ilmu Politik enggan terjun ke dalam dunia pemerintahan, padahal kenyataannya tidak semua demikian. Saya harus merubah pertanyaan tersebut agar terdengar lebih objektif yakni:

“Apa pandangan Anda (Aldo Marchiano Kaligis dalam kapasitas saya sebagai mahasiswa Ilmu Politik) terhadap politik pemerintahan?”

Behold... Strange terminologies are coming...
Behold… Strange terminologies are coming…

Saya akan memulai dari pengalaman saya sebagai mahasiswa politik dari Strata 1 (S1) hingga pascasarjana kini. Terdapat satu pola yang setidaknya konsisten dalam bidang studi yang menurut saya sangat abstrak dan teoritik ini, yakni relativitas. Selama saya mempelajari politik, tidak pernah ada jawaban yang pasti akan suatu apapun. Jawaban paling umum yang selama ini saya dengar adalah: “Tergantung”. Sebagai contoh, saya akan berangkat dari hal yang paling dasar saja yakni apakah definisi dari politik itu sendiri. Anda dapat mencari di Google perihal definisi ini dan saya sangat yakin terdapat banyak sekali definisi disana. Mari berasumsi bahwa politik adalah seni mempengaruhi seseorang – seperti yang telah saya katakan dibeberapa paragraf awal. Ketika anda melihat seorang Ibu meminta tolong kepada anaknya untuk mengambilkan sesuatu, atau ketika anda melihat pertandingan sepakbola dimana seorang pelatih memberikan instruksi kepada pemain, bukankah hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah aksi politik? Karena baik sang Ibu maupun sang pelatih berusaha mempengaruhi subjek lainnya – si anak dan para pemain – untuk mengikuti keinginan mereka. Definisi ini sangat luas, namun juga sangat aplikatif, karena artinya kondisi dimana anda saat ini membaca tulisan saya menandakan bahwa anda sudah ter-politisasi. Mengapa? Karena secara tidak langsung saya sedang mempengaruhi anda untuk mengikuti paradigma saya melalui media tulisan.

Jika definisi di atas terlalu umum, maka terdapat satu teori politik yang sangat tua yakni realisme. Melihat ke belakang sejak zaman Perang Peloponnesia yang didokumentasikan oleh Thucydides, kamu realis percaya bahwa politik semata-mata berbicara perihal relasi kekuasaan (power relations) antara suatu negara dengan negara lainnya. Mereka berasumsi bahwa kondisi dunia yang anarkis, yakni tidak adanya kekuasaan yang absolut, membuat tujuan utama dari tiap negara adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya (survival). Hal ini hanya bisa didapatkan jika suatu negara memperkuat militer dan kekuatan material lainnya, yang kemudian disebut sebagai hard power. Stabilitas adalah harga mati bagi paham ini sehingga diperlukan seorang pemimpin yang karismatik demi membuat negara yang karismatik pula. Namun seiring berumbuhnya zaman, paham ini mendapatkan ide tandingan lainnya. Hal ini dikarenakan salah satu konsekuensi dalam menganut realisme adalah kondisi peperangan yang konstan antar satu negara dengan negara lainnya, sebagai contoh adalah Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin dimana tiap negara berlomba-lomba untuk mejadi polisi dunia.

Ide tandingan berasal dari para penganut liberalisme. Menurut kaum liberalis, aktor utama dari politik tidak hanya negara melainkan juga pasar. Dengan ini, politik bukan lagi persoalan militer saja namun juga ekonomi. Hubungan politik yang tadinya hanya melibatkan negara kini menjadi semakin kompleks karena kehadiran pasar. Kaum liberalis sangat mempercayai bahwa pada dasarnya perdamaian dunia dapat dicapai melalui kerjasama pasar. Mereka sangat mempercayai bahwa pasar adalah fondasi karena pasar adalah aktor yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti melalui penyediaan lapangan kerja serta pajak yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur yang kaum liberal maksud bukan hanya soal infrastruktur dalam konteks bangunan, namun pula pembangunan; pendirian bangunan seperti jalan raya, serta pembangunan karakter masyarakat melalui pendidikan. Namun apakah ide perihal fundamentalisme pasar ini merupakan jawaban akhir demi mencapai perdamaian dunia?

Liberalisme kemudian mendapatkan perlawanan dari kaum marxisme. Terpengaruh dari ide-ide Karl Marx, kaum marxis mempercayai bahwa pada dasarnya ide yang ditawarkan oleh kaum liberalis sangat eksploitatif. Kaum liberalis memerlukan kaum pekerja untuk menjalankan sistemnya. Kaum pekerja seringkali dianggap sebagai kelas yang jasanya dapat digantikan dengan uang belaka. Hal ini, secara tidak langsung, dapat dianalogikan seperti menjual diri dan kehidupan mereka (kaum pekerja) kepada malaikat bernama ‘uang’, yang pada akhirnya membuat mereka tidak lagi memiliki kuasa atas jasa mereka sendiri. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai fase alienasi oleh kaum marxis; pekerja tidak lagi mengenal siapa diri mereka yang sebenarnya karena terlalu disibukkan oleh rutinitas proses produksi, mereka tidak dapat memiliki barang yang mereka ciptakan dengan jerih payah mereka sendiri tanpa membeli barang tersebut terlebih dahulu, dan mereka bahkan tidak memiliki identitas yang pasti akan diri dan tujuan hidup mereka sendiri. Dengan demikian, kaum marxis menginginkan akan adanya sistem yang mendorong kesetaraan secara harfiah antar umat manusia. Penghilangan jurang antara penguasa dan pekerja, kaya dan miskin, hingga perempuan dan laki-laki adalah satu cara untuk mewujudkan kebersamaan.

Mengagumkan bukan? Kenyataan dimana satu bidang studi dapat memiliki begitu banyak definisi dan kontradiksi. Selalu ingat kata Robert Cox bahwa semua teori ditujukan untuk memenuhi kepentingan seseorang. Lalu apa konsekuensi dari perbedaan cara pandang seseorang akan politik ini? Salah satunya adalah variasi solusi yang ditawarkan. Perbedaan titik keberangkatan menyebabkan perbedaan metode pula, walaupun titik akhirnya bisa saja serupa.

Misalnya saja begini. Tujuan akhir seorang realis adalah untuk mewujudkan stabilitas. Diperlukan suatu polisi dunia – seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya – demi mencapai tujuan akhir tersebut. Sayangnya, setiap negara ingin menjadi polisi dunia; logikanya tidak ada satu pun manusia yang ingin menjadi tak berdaya (helpless) dan logika itupun berlaku di level antar-negara. Cara untuk menjadi polisi dunia adalah melalui penguatan kekuatan material seperti militer dan ekonomi dengan menjadikan negara lain sebagai perbandingan. Namun logika tersebut pun diasumsikan akan dijalankan oleh tiap-tiap negara sehingga menghasilkan kondisi yang disebut dengan security dillema. Bagaiman cara menghadapi dilema ini? Caranya adalah menyelesaikannya melalui peperangan sehingga dapat diketahui mana kekuatan yang lebih besar, membentuk aliansi dengan negara-negara kuat yang lain, atau jika anda adalah negara yang kecil maka anda dapat menerapkan strategi ‘Tut Wuri Handayani’ atau mendukung dari belakang (bandwagoning).

Strategi berbeda diterapkan oleh para pemikir liberalis. Tujuan akhir mereka adalah perdamaian dunia. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan melalui kerjasama antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Sangat penting bagi para penganut liberalis bahwa hak-hak dasar umat manusia dilindungi, karena hanya melalui perlindungan inilah kemajuan bisa didapat. Hak-hak pasar harus dilindungi, karena premisnya adalah pasar lah yang memberikan dampak riil bagi kondisi kesejahteraan masyarakat dan negara. Pembentukan perjanjian internasional seperti General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) pada tahun 1948 merupakan titik keberangkatan utama dalam upaya negara mengakui peranan dan melindungi hak pasar. Bagi anda yang tidak familiar dengan GATT, perjanjian ini adalah cikal bakal berdirinya World Trade Organization (WTO) yang anda ketahui saat ini. Jargon ‘pasar bebas’ digaungkan melalui berbagai media, pengurangan tarif dan hambatan perdagangan menjadi instrumen investor transnasional untuk melakukan penetrasi pasar, dan gaung globalisasi menjadi janji utama liberalisme. Alhasil, bentuk-bentuk kerjasama internasional yang baru seperti regionalisme dan inter-regionalisme pun terlahir, contohnya adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), atau Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC).

Namun skeptisisme dan kritik pun datang dari para penganut tradisi marxian. Menurut mereka, pendekatan kaum liberalis terlalu yang terlalu mengagungkan peran pasar membuat eksploitasi terhadap kaum pekerja diterima sebagai norma yang umum: adalah wajar jika kemajuan didapat melalui sistem majikan-buruh, atasan-bawahan, bos-kacung. Menurut kaum marxian, revolusi yang dipimpin oleh kaum pekerja merupakan jawaban untuk menghapuskan hubungan yang antagonis seperti itu. Sudah sepantasnya manusia diperlakukan sederajat antara satu dengan yang lainnya.

Namun apakah ketiga pendekataan yang sedari tadi saya ulang terus-menerus merupakan pendekatan yang kaku (rigid) dan eksklusif antara satu dengan yang lain? Jawabannya adalah tidak. Masing-masing pendekatan bahkan memiliki perbedaan pendekatan di dalamnya. Ide-ide berawalan ‘neo’ seperti neo-realisme, neo-liberalisme, ataupun neo-gramscianisme menjadi bagian-bagian baru di dalam ketiga paham besar politik tersebut. Ketiga paham besar ini pun tidak semata-mata memisahkan diri antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki wilayah-wilayah irisan yang sebenarnya dapat dijadikan ruang-ruang paradoks. Hal ini tentu saja menambah tingkat kompleksitas ‘anak politik’ ketika akan terjun ke dunia ‘politik’.

The problem with Politics is everyone thinks they're right.
The problem with Politics is everyone thinks they’re right.

Belum lagi ketika kita mempertimbangkan isu-isu sensitif dan tabu bagi dunia politik Indonesia. Sebut saja agama. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa agama masih dijadikan sebagai landasan nilai dan norma bagi dunia politik Indonesia. Dengan label ‘negara demokrasi dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia’, Indonesia menjadikan nilai-nilai relijius sebagai standar penilaian. Eksistensi Kementerian Agama, partai-partai politik yang berlandaskan pada agama tertentu, atau kolom ‘Agama’ di KTP merupakan dua contoh manifestasi kondisi relijius tersebut. Bagi seseorang yang mempelajar ilmu politik, saya rasa mereka pasti pernah mendengar akan ide sekulerisme. Bagi mereka yang tidak mengetahui secara lebih dalam perihal definisi ‘sekulerisme’ mereka pasti akan terburu-buru menghubungkannya dengan penghilangan agama dari segala aspek kehidupan bernegara. Padahal intinya bukan itu menurut saya. Inti dari sekulerisme yang sebenarnya adalah pemisahan ruang privat dengan ruang publik. Ketika negara – dalam kapasitasnya sebagai arena publik – dan isu-isu pribadi seperti kepercayaan disatukan, bukankah hal tersebut sesungguhnya sangat membahayakan? Tidak hanya membahayakan bagi negara, namun juga bagi agama itu sendiri. Contohnya begini, ketika seorang pemimpin Indonesia mengambil kebijakan atas dasar kepercayaannya terhadap isi Al-Qur’an atau Al Kitab semata, tidakkah hal tersebut mencerminkan proses pengambilan kebijakan yang tidak mempedulikan kaum minoritas? Bukankah dengan demikian, negara tersebut dapat digolongkan sebagai suatu negara (atau pemimpin) yang – sebut saja – ‘rasis’? Atau skenario yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika seorang pemimpin Indonesia memutuskan untuk menutup gereja atau memblokir situs media Islam atas dasar kepercayaan mereka terhadap agama tertentu, bukankah hal tersebut sejatinya mencederai agama mereka? Relakah anda jika agama anda di cap sebagai agama yang tidak toleran?

Hal lain yang cukup kontroversial namun patut dijadikan perhatian adalah perihal perlindungan hak asazi bagi kaum lesbian, gay, bisexual, transgender, and still in question (LGBTQ) di Indonesia. Belum pernah hingga detik ini saya melihat ada pimpinan politik kita yang berani secara terbuka menunjukkan dukungan mereka terhadap kaum LGBTQ. Menjadi seorang lesbian masih menjadi hal yang sangat tabu bagi masyarakat Indonesia. Citra menjijikan, menyeramkan, dan menyimpang memiliki akar yang lebih kuat dibandingkan cinta dan kasih sayang. Namun, ketika tidak ada satu pun pemimpin kita yang berbicara, apakah artinya hal ini dapat begitu saja kita biarkan?

Masih banyak sebenarnya aspek-aspek lain dari ilmu politik yang tidak saya sampaikan di dalam artikel ini. Tentu saja saya tidak bisa melakukan studi komparasi akan apa yang telah saya pelajari dengan perilaku (behavior) teman-teman dari jurusan sains dan teknik yang diklaim oleh Dodo lebih berani terjun ke dunia pemerintahan. Yang jelas, yang dapat saya tekankan melalui artikel ini adalah bahwa kesadaran (consciousness) saya (dan semoga saja kata ‘saya’ dapat mewakili teman-teman lain yang mempelajari ilmu politik) selalu diwarnai akan dua hal: wilayah abu-abu dan kontraposisi. Wilayah abu-abu artinya saya masih memikirkan hal-hal yang mungkin belum didefinisikan dengan baik oleh sistem pemerintahan yang ada saat ini, dan kontraposisi artinya saya memikirkan opsi-opsi dari perspektif lain yang bisa jadi menyimpan nilai-nilai kebenaran. Kedua hal ini menurut saya memang membuat kompleksitas pemikiran ‘anak politik’ lebih tinggi; kami tidak membedakan dunia atas hitam dan putih saja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s