Reshuffle Kabinet dan The Clicking Monkeys

Pada pagi hari ini, Rabu, 12 Agustus 2015, diberbagai akun berita online yang saya ikuti di Twitter, berhembus kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan menata ulang (atau yang lebih dikenal dengan istilah reshuffle) kabinet yang Ia pimpin.

Sejumlah nama dan posisi yang akan diganti pun mulai beredar, terlepas dari apakah kabar tersebut dapat dipastikan validitasnya atau tidak. Menteri yang kabarnya akan diganti diantaranya adalah Menko Polhukam Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.[1]

Kemudian siapa yang akan menggantikan posisi mereka? Luhut Binsar Pandjaitan akan menjabat sebagai Menko Polhukam, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Pramono Anung menjabat Sekretaris Kabinet yang baru, dan Sofyan Djalil yang berpindah posisi dan menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.[2]

Sudah banyak spekulasi yang beredar di tengah masyarakat perihal alasan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet, salah satunya adalah untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi kondisi ekonomi global yang sangat dinamis. Hal ini diutarakan oleh Luhut Pandjaitan, yang pada saat diwawancara masih menjabat selaku Kepala Staf Kepresidenan.[3]

Nah, bagian yang paling menggelitik dan membuat saya termotivasi untuk menuliskan artikel opini ini adalah respon beragam dari masyarakat. Saya tidak memiliki masalah ketika melihat opini masyarakat yang memiliki landasan objektif. Artinya, individu atau kelompok masyarakat tersebut mengartikulasikan kepentingannya atas fondasi argumen yang cukup kuat, memiliki logika yang konsisten, objektif, ataupun disampaikan dengan cara yang elok dibaca atau dengan kata lain ‘easy on the eye’.

Yang memantik ketertarikan saya adalah opini yang jauh dari kriteria yang saya sebutkan sebelumnya: subjektif, tidak disertai referensi, dan cenderung temperamental. Semakin gemas rasanya apabila argument yang dikemukakan membawa urusan personal yang pada dasarnya tidak memiliki relevansi dengan isu reshuffle yang sedang hangat – agama dan ras adalah salah satu diantaranya.

Misalnya saja komentar seperti ini:

“tim yg buruk , artinya pemimpin nya yg buruk….. tugas utama pemimpin itu memilih orang yang benar dan tepat.”

Atau ini:

#ReshuffleKabinet 1. Menkopolhukam Tedjo ke Luhut Panjaitan sama buruknya jauh panggang dr api,Islam makin disalahkan suaramedan.com/2015/07/luhut-…

hypo

Terlepas dari apa motif sebenarnya dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet – entah dimandatkan oleh Megawati Soekarnoputri, atau didesak oleh partai koalisi, atau mendapatkan pesan dari Tuhan sekalipun – secara individual, proses penataan ulang suatu rezim kepemerintahan dapat saya pastikan merupakan suatu pengalaman yang melelahkan baik secara fisik maupun mental. Belajar dari pengalaman mantan Perdana Menteri Inggris Raya, baik Margareth Tatcher maupun Tony Blair mendeskripsikan proses reshuffle kabinet sebagai pengalaman yang mengerikan; ‘Sacking people is always a ghastly business’ jika mengutip dari Tony Blair.[4]

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa tujuan penulisan artikel ini bukan untuk menganalisa apakah keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dan tim sudah tepat atau belum. Tulisan ini juga tidak ditujukan untuk melihat rapor buruk para Menteri yang diganti posisinya dan membandingkannya dengan calon Menteri yang baru. Dan – sudah tentu – tulisan ini juga tidak dibuat untuk memproyeksikan kinerja Menteri yang baru.

Kembali ke isu reshuffle. Selain pertimbangan individu, anda juga dapat menganalisa fenomena reshuffle ini melalui tatanan sistem yang berlaku. Reshuffle kabinet bukan hanya perihal mengganti posisi suatu pejabat publik sekelas Menteri seperti halnya Louis Van Gaal mengganti Wayne Rooney dengan James Wilson pada suatu pertandingan persahabatan. Ketika Van Gaal memutuskan untuk mengganti Rooney dengan Wilson, tidak ada pertaruhan yang tinggi di dalamnya karena pertandingan yang sedang dimainkan adalah pertandingan persahabatan. Berbeda halnya dengan apa yang dihadapkan oleh Kepala Pemerintahan, di negara manapun, yang memutuskan untuk menata ulang kabinetnya. Berbagai halangan membatasi pergerakannya mulai dari pakta politik dengan pihak koalisi, keselarasan dengan janji di saat kampanye, keberlanjutan sistem kinerja di dalam Kementerian yang Menterinya akan diganti, serta tentu saja evaluasi kinerja Menteri yang akan diganti itu sendiri. Beragam hal menjadi bahan perhitungan saat suatu kelompok inti di pemerintah memutuskan untuk melakukan reshuffle.

Dengan demikian, sebenarnya, opini masyarakat akan lebih dipertimbangkan jika argumen yang diartikulasikan disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas realita yang ada. Dengan kata lain, ketika seorang individu memutuskan untuk mengkritisi keputusan Pemerintah Indonesia saat melakukan reshuffle, ada baiknya individu tersebut fokus pada suatu kerangka pemikiran dan didukung pula oleh beberapa referensi sehingga analisa yang dikeluarkan terfokus pada kritik akan profesionalitas dan bukan urusan personal.

Dari sini, dapat dilihat bahwa tujuan ditulisnya artikel opini ini adalah untuk memberikan opsi kerangka berpikir bagi pembaca. Kerangka berpikir ini nantinya dapat digunakan untuk menganalisa langkah yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo dan tim dalam melakukan reshuffle.

Terdapat sebuah buku yang sangat saya sukai, yang kiranya dapat membantu kita melihat fenomena reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Buku yang saya maksud ditulis oleh Budi Winarno dan berjudul Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.

Di dalam buku tersebut, Winarno memberikan beragam definisi kebijakan publik. Mulai dari definisi kebijakan publilk yang menurut saya sangat luas, yang ditawarkan oleh Thomas Dye, hingga definisi yang lebih spesifik seperti yang diartikulasikan oleh James Anderson dan David Easton.

Menurut Dye, kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang dipilih dan tidak dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah. Artinya, sehubungan dengan isu penataan ulang kabinet, seorang individu tidak hanya harus memperhatikan posisi Menteri yang akan diganti oleh Presiden Jokowi namun juga posisi yang dibiarkan berada pada status quo. Definisi dari Dye ini, menurut saya masih terlalu luas sehingga sedikit sulit untuk menentukan ruang lingkup analisa.

Definisi lain datang dari Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah – walaupun faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat, kepentingan bisnis, dan lain-lain juga mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut. Definisi ini mampu mengakomodasi poin kompleksitas yang saya utarakan dibeberapa paragraf sebelumnya.

Dan yang terakhir adalah definsi menurut Easton. Menurut Easton, terdapat nilai yang coba disampaikan oleh pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pengambilan kebijakan tersebut diharapkan mampu dimanifestasikan ditingkat masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah, nilai seperti apa yang dimaksud?

Disinilah relevansi teori evaluasi kebijakan publik. Evaluasi sangat identik dengan proses penilaian terhadap sesuatu; dalam hal ini adalah kebijakan publik. Proses evaluasi sendiri memiliki seperangkat parameter yang dirumuskan oleh suatu kelompok berdasarkan objek yang akan dianalisa. Dalam isu reshuffle ini, objek yang dianalisa adalah kinerja Menteri sebagai perumus visi, misi, serta eksekutor di dalam suatu Kementerian.

Dalam kasus Indonesia, setiap kementerian memiliki white paper yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun cetak biru kebijakan masing-masing tetap berorientasi pada visi dan misi yang diusung oleh Kepala Pemerintahan, namun seringkali fungsi yang dijalankan mengikuti instruksi yang diberikan oleh seorang Menteri selaku Kepala dari Kementerian yang dimaksud. Setidaknya hal inilah yang diutarakan oleh Dhororudin Mashad pada tahun 2008 silam.[5] Keselarasan antara Kepala Pemerintahan dan Menteri inilah yang menurut saya dapat dikategorikan sebagai ‘nilai’ yang diutarakan oleh Easton.

Sehingga, bisa saja pada akhirnya proses evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta tim merupakan proses evaluasi sistematis. Proses evaluasi ini menilai keselarasan antara visi dan misi dengan implementasi kebijakan. Dengan demikian, pencapaian di level organisasi maupun ditingkat masyarakat akan berorientasi pada visi dan misi yang telah dijanjikan oleh setiap Menteri di awal masa jabatan serta keselarasannya dengan visi dan misi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo di awal masa jabatannya. Namun sudah tentu, argumen ini masih berada ditingkat hipotesis semata.

Hal lain yang dapat seorang individu lakukan ketika mengevaluasi suatu kebijakan publik adalah menentukan parameter evaluasi. Melalui adanya parameter penilaian yang jelas, maka analisa yang dilahirkan pun akan pula produktif. Saya pun meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dan tim memiliki parameter penilaian yang kredibel. Karena, jika tidak ada parameter kebijakan yang jelas, saya cukup yakin bahwa cepat atau lambat hal tersebut akan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Winarno, terdapat setidaknya enam indikator penilaian dalam memutuskan suatu kebijakan publik: Efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), keadilan (equity), responsivitas, dan ketepatan.

Penjelasan sederhana dari efektivitas adalah hubungan antara policy outcome dengan tujuan awal: semakin banyak tujuan yang terpenuhi di level implementasi, maka semakin efektif pula kebijakan tersebut. Berbeda dengan efisiensi yang menitikberatkan pada usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan pengeluaran yang minim, maka kebijakan yang diambil dikategorikan sebagai efisien. Sementara itu, adequacy berhubungan erat dengan efisiensi. Adequacy mencoba melihat apakah perumus kebijakan memperhitungkan alternatif lain yang kiranya dapat lebih memaksimalkan tujuan.

Sementara itu equity melihat dampak dari suatu kebijakan di level masyarakat. Equity mempertanyakan manfaat apa yang dirasakan oleh target kebijakan. Kemudian, semakin tinggi antusiasme masyarakat akan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka artinya responsitivas kebijakan tersebut dapat dikatakan baik. Dan yang terakhir, ketepatan melihat apakah saat suatu kebijakan dirumuskan, argumen-argumen pembangunnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas atau kepentingan lain yang lebih spesifik.

Penjelasan perihal indikator penilaian ini dapat digunakan oleh setiap individu untuk menentukan apakah kebijakan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan tim telah sesuai atau tidak. Dengan melihat efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan, maka seorang individu (lagi-lagi) dapt melahirkan opini yang memiliki landasan yang kuat serta ‘easy on the eye’.

Saya bukanlah seorang ahli dalam bidang analisa kebijakan publik. Kerangka konseptual yang saya berikan pun tidak begitu banyak dan hanya bersumber dari satu referensi yakni buku karangan Budi Winarno. Namun, motivasi (atau harapan) saya dalam menuliskan artikel ini adalah untuk mengurangi volume kicauan orang-orang di sosial media yang tidak memiliki dasar, sangat “menarik” untuk disebarkan, dan sangat mudah dimanipulasi. Semoga melalui tulisan ini setidaknya fenomena clicking monkeys[6] dalam isu reshuffle kabinet dapat (sedikit) terbendung.

You can thank me later.
You can thank me later.

[1] Suhartono, ‘Inikah Nama Enam Menteri yang Akan Diganti?’, dalam Kompas (daring), 12 Agustus 2015, diakses pada 12 Agustus 2015, http://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/08315761/Inikah.Nama.Enam.Menteri.yang.Akan.Diganti.

[2] Suhartono, ‘Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden’, dalam Kompas (daring), 12 Agustus 2015, diakses pada 12 Agustus 2015, http://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/08431751/Inilah.Enam.Menteri.Baru.yang.Akan.Dilantik.Presiden.

[3] Luqman Rimadi, ‘Alasan Jokowi Reshuffle Menteri Bidang Ekonomi’, dalam Liputan 6 (daring), 12 Agustus 2015, diakses pada 12 Agustus 2015, http://m.liputan6.com/news/read/2291972/alasan-jokowi-reshuffle-menteri-bidang-ekonomi

[4] Tony Blair, ‘A Journey: My Political Life’, Hutchinson, London, 2010, page 258.

[5] Dhororudin Mashad, ‘Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi’, dalam Ganewati Wuryandari (ed.) Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, page 205.

[6] Dalam artikel berjudul ‘Fatwa (Monyet) Pujangga, Fauzan Mukrim menjelaskan bahwa Clicking Monkeys adalah istilah yang pertama kali disampaikan oleh Daru Priyambodo dalam artikel berjudul The Clicking Monkeys pada 15 November 2013 silam. Menurutnya, Clicking Monkeys adalah “orang yang dengan riang gembira mengklik telepon selulernya untuk mem-broadcast hoax ke sana-kemari, me-retweet, atau mem-posting ulang di media sosial.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s